Warga Antusias Menanti Program Makan Bergizi Gratis hingga Pelosok Desa

Foto ilustrasi. Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Warungkiara 2 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyiapkan sajian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada setiap ompreng makanan (Sumber: Antara/HO/SPPG Warungkiara 2 Sukabumi)

 


MADIUN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menarik perhatian masyarakat. Di berbagai desa hingga forum pengajian, warga kerap menanyakan kapan anak-anak mereka bisa menikmati MBG.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengungkapkan, aspirasi tersebut disampaikan dengan penuh emosi. Tangisan dan harapan warga menjadi pemandangan yang rutin saat ia turun langsung ke lapangan.

“Setiap kali saya datang ke desa, bahkan ke pengajian, warga selalu bertanya, kapan MBG hadir di sini,” ujarnya.

MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, namun antusiasme masyarakat meluas hingga semua lapisan warga.

Dampak Ekonomi MBG

Nanik Sudaryai Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menekankan bahwa MBG bukan sekadar program administratif. Selain membantu perbaikan gizi dan menurunkan angka stunting, program ini juga memiliki potensi besar mendorong ekonomi lokal.

Dengan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di empat daerah—Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun—beroperasi penuh, aliran dana dari pemerintah pusat bisa mencapai Rp5 triliun per tahun. Dengan multiplier effect minimal 4 kali lipat, uang yang berputar di daerah dapat mencapai Rp20 triliun.

Sinergi dengan Produk Lokal

Program MBG menekankan penggunaan produk lokal dan melibatkan UMKM, koperasi desa, serta BUMDes, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Kepala daerah pun merespons positif:

Kota Madiun: Menyiapkan inovasi digital lewat aplikasi Kudalumping untuk mendukung MBG.

Magetan: Siap menyuplai surplus telur dan hasil hortikultura, termasuk buncis dan wortel.

Ngawi: Fokus pada pengembangan pertanian padi organik, menghasilkan beras berkualitas tanpa pupuk kimia.

Nanik menegaskan, program ini bukan hanya soal gizi anak, tapi juga peluang ekonomi yang bisa menghidupkan dapur dan usaha lokal di berbagai wilayah.


Sumber: Kompas TV, Kepala Daerah Curhat ke BGN, Program MBG Dinanti Warga hingga Pelosok Desa, Ade Indra Kusuma, 10 Februari 2026. Baca selengkapnya di sini https://www.kompas.tv/regional/649790/kepala-daerah-curhat-ke-bgn-program-mbg-dinanti-warga-hingga-pelosok-desa?page=all#goog_rewarded.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

11 Bulan Jadi Gubernur, Lutfi Malah Bikin Rakyat Menjerit: Pajak Naik, Program Tertunda

Gambar
Baru 11 bulan menjabat, Gubernur Ahmad Lutfi sudah membuat warga Jawa Tengah merasakan beban pajak kendaraan dan BBNKB naik puluhan persen. Kenaikan ini cukup memberatkan, sehingga banyak warga menunda pembayaran pajak tahunan mereka. Sementara itu, program pembangunan dan manfaat nyata untuk rakyat masih belum terasa. Banyak rencana program baru masih dalam tahap perencanaan, belum menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini memunculkan pertanyaan besar: apakah kepemimpinan Lutfi fokus pada prioritas rakyat atau justru pada kebijakan yang menambah beban? Jika kita bandingkan dengan era Ganjar Pranowo, perbedaannya cukup mencolok: Program pembangunan Ganjar: Jelas dan terasa — infrastruktur, UMKM, layanan publik digital Lutfi: Masih rancangan, program nyata belum terasa Pajak kendaraan & BBNKB Ganjar: Stabil, kenaikan kecil, ada kompensasi program rakyat Lutfi: Naik puluhan persen, beban langsung ke warga Kehadiran di masyarakat Ganjar: Sering turun langsung, komun...
Baca selengkapnya

Pasca Dandangan Kudus, Sewa Lapak Rp3.250.000 Tapi Kebersihan Amburadul

Gambar
Foto: Kondisi pasca Dandangan yang memperlihatkan sisa material lapak masih berada di badan jalan./admin   Kudus, 20 Februari 2026 Pukul 02.00 WIB – Acara Dandangan tahunan yang menjadi ajang perputaran ekonomi masyarakat akhirnya selesai. Namun kondisi di sejumlah ruas jalan setelah acara justru menuai sorotan. Pantauan di lokasi menunjukkan sisa-sisa lapak berupa kayu dan papan masih berserakan di badan jalan. Jalan tampak kotor dan belum sepenuhnya dibersihkan setelah acara berakhir. Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun, para pedagang dikenakan biaya sewa lapak hingga Rp3.250.000 per titik. Nominal yang tidak kecil, terutama bagi pedagang kecil yang berharap mendapatkan keuntungan dari momen tahunan tersebut. Publik Pertanyakan Kebersihan dan Pengelolaan Dengan biaya jutaan rupiah per lapak, masyarakat tentu berharap adanya pengelolaan yang lebih tertib dan profesional, termasuk dalam hal: Penataan lapak yang rapi Pengawasan selama acara berlangsung Pembersihan lokasi ya...
Baca selengkapnya